Teks Editorial

Bagaimana Isu antara HTI dan Kalimat Tauhid Bergulir

Pembakaran bendera berwarna hitam bertuliskan tauhid yang disebut bendera HTI di Garut, Jawa Barat terus di pedebatkan, meski terduga pelaku telah di tangkap dan sejumlah ulama mengeluarkan pandangan yang dianggap menyejukkan.

Pakar politik Islam, Noorhaidi Hasan, menyebut publik idealnya menahan diri, termasuk di media sosial, untuk tidak memperbesar peristiwa tanggal 22 Oktober itu ke berbagai isu lain.

Noorhaidi berkata, pertentangan antarkelompok berpotensi meruncing karena ‘aksi dibalas reeaksi’ oleh pihak yang saling berbeda pandangan.

“Kalau ada yang mengambil tindakan, pasti akan muncul pembalasan,” kata Norhaidi, guru besar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saat dihubungi, Rabu (24/10)

Sejak terjadinya pembakaran bendera itu, pejabat tinggi pemerintahan telah menggelar rapat khusus.

Polisi juga sudah menangkap sejumlah orang, sementara di beberapa kota, muncul unjuk rasa protes.

Peristiwa itu terjadi di Alun-alun Limbangan, Garut, pada Senin (22/10) di tengah peringatan Hari Santri.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Agung Budi Maryoto, menyebut pembakar bendera berjumlah tiga orang, berseragam Barisan Ansor Serbaguna (Banser).

Video pembakaran itu beredar di media sosial, dan kemudian memancing berbagai reaksi panas.

Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, membenarkan pembakaran bendera itu merupakan anggota organisasinya.

Namun, kata Yaqut, bendera yang di bakar merupakan simbol Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dibubarkan pemerintah dan dinyatakan terlarang sejak Juli 2017.

Merujuk pemeriksaan sejumlah saksi, Polda Jawa Barat pun menyebut yang dibakar itu merupakan bendera HTI.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyebut bendera HTI juga terlihat pada peringatan Hari Santri di kota lain, salah satunya Tasikmalaya.

Namun Juru Bicara HTI yang sudah dibubarkan, Ismail Yusanto, dalam unggahan di akun Twitter miliknya berkilah, bahwa itu bukan bendera milik sendiri.

“Saya perlu tegaskan bahwa HTI tidak memiliki bendera, tuturnya.

Sesudah video pembakaran beredar luas, unjuk rasa protes muncul di beberapa tempat, seperti Jakarta, Solo, Garut.

Ratusan pendemo di kota-kota itu juga terlihat membawa dan mengibarkan bendera yang tengah menjadi polemik tersebut.

Pada hari yang sama, Wiranto menyimpulkan sejumlah pejabat di kantornya, termasuk Kapolri Jenderal Tit Karnavian. Sementara itu, pejabat Mabes Polri lainnya juga berembuk di kantor Majelis Ulama Indonesia di Jakarta.

Dalam konferensi pers kepada publik, dua pertemuan itu senada: meminta masyarakat tetap tenang dan menghindari perpecahan antar umat Islam. 

Pemerintah juga meminta masyarakat memberi kesempatan kepada aparat untuk menindak dugaan perbuatan kriminal dalam pembakaran bendera itu.

“Diharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh karena telah mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipetanggungjawabkan,” kata Wiranto.

Tigs terduga pembakar bendera di Garut diamankan di kantor Polda Jabar dengan status saksi. Polisi mengklaim menahan mereka agar terhindar dari potensi kekerasan.

Kepada pers di Garut, tiga anggota Banser itu mengaku menyesali perbuatan mereka.

“Saya meminta maaf kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya umat Islam, apabila dengan peristiwa ini menjadikan ketidaknyamanan,” kata salah satu dari terduga pelaku.

Wakil Kepala Polri, Komjen Ari Dono Sukmanto, menyebut polisi masih menggali niat dan motif tiga pembakar bendera itu.

Polisi akan meminta keterangan dari sejumlah ahli agama dan pidana untuk melengkapi penyelidikan.

Di sisi lain, kepolisian juga mencari orang pertama kali merekam dan menyebarkan video pembakaran bendera di Garut ke media sosial. 

Adapun sejumlah ormas dalam Aliansi Umat Islam Pembela Tauhid Kabupaten Garut diklaim telah mengadukan kasus ini ke polisi, atas tuduhan penistaan agama.

Polemik pembakaran bendera di Garut diklaim mempertegas kajian yang dilakukan profesor kajian politik Islam, Noorhaidi Hasan.

Penelitiannya tahun 2013 hingga tahun 2014 di provinsi menemukan kecenderungan, intoleransi yang berkembang di Indonesia disebabkan keyakinan masyarakat kepada konspirasi atau informasi yang kebenarannya diragukan.

“Masyarakat muslim Indonesia selalu merasa terancam. Perasaan itu berasal dari kecemasan menjadi korban musuh, yang bisa diidentifikasi sebagai kekuatan politik lain,” ujar Noorhaidi.

Seiring berbagai ajang politik yang digelar setiap tahun sejak 2014, Noorhaidi menyebut kecemasan dan konspirasi itu berkembang ke ranah politik.

“Dulu ada konspirasi zionis dari Barat, sekarang ada konspirasi tentang Cina yang bekerja sama dengan kekuatan politik lokal.”

“Lawan politik mempunyai kesempatam menggalang dukungan dengan mendengungkan perasaan terancam itu,” kata Noorhaidi.

Merujuk kajiannya, psikologi masyarakat ini dapat mengarah pada kejadian da peristiwa negatif, bahkan hingga skala besar.

Untuk mencegah potensi itu terjadi, kata Noorhaidi, kuncinya adalah kebijaksanaan pemerintah dan keyakinan publik terhadap otoritas hukum.

“Dalam sejarah Indonesia, itu bisa mengarah ke situasi yang lebih buruk. Tapi semoga sikap bijak pemerintah bisa meredakan kemarahan berbagai kelompok.”

“Seharusnya tidak ada yang main hakim sendiri. Penegakan hukum yang melakukan negara, kita mempunyai polisi. Kalau ada yang mengambil tindakan, pasti akan muncul pembalasan,” tuturnya.